Momen deklarasi Jejaring Panca Mandala (JPM) dan penandatanganan nota kesepahaman di Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim. Foto: Wahyu Efendi/Pro Kutim
SAMARINDA- Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kabupaten serta Kota se-Kaltim, Pemkab Kutim yang diwakilkan Asisten Pemerintah Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono mengikuti kegiatan Deklarasi Jejaring Panca Mandala (JPM) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (6/10/2022).
Deklarasi JPM adalah jejaring kolaborasi multi pihak yang mempertemukan lima unsur. Yaitu pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan atau akademisi, pelaku media dan organisasi kemasyarakatan. Deklarasi JPM ini merupakan implementasi dari kegiatan pelatihan dan pembinaan yang digelar Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) dua hari sebelumnya.
Sebagai komitmen dan tindaklanjut deklarasi JPM agar terwujudnya kolaborasi dan sinergi multi pihak, pada kegiatan ini Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono menandatangani nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) bersama BPIP RI. Tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang juga diikuti Pemprov Kaltim, Pemkab dan Pemkot se-Kaltim. Sementara deklarasi dilakukan oleh Ketua JPM Borneo Untung Benua Suyatno. Deklarasi JPM dan MoU ini disaksikan Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Pada kegiatan ini, masing-masing JPM provinsi, kabupaten dan kota telah dibentuk dan diberi nama. Untuk Kutim diberi nama JPM Borneo Untung Benua.
Dalam sambutanya, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengatakan sudah 77 tahun Indonesia merdeka dan sampai saat ini masih utuh. Masyarakatnya pun mampu hidup rukun dan bernegara tak seperti negara-negara lain.
“Indonesia ini besar, jumlah penduduk dua ratus tujuh puluh juta penduduknya, tujuh belas ribu pulau di 37 provinsi. Bahkan lebih 500 suku dan bahasa serta enam agama bersatu dalam negara RI,” ujar Hadi.
Ia mengucapkan syukur dengan satu kesatuan konflik dan permasalah yang kompleks di daerah dapat diselesaikan dengan baik sampai saat ini. Oleh karena itu, kesatuan dan persatuan harus dijaga. Amanah itu diberikan kepada JPM.
“Insyaallah kami siap membumikan Pancasila di Kaltim,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi berpesan, JPM dapat menjadi wadah yang mempertemukan semua pemangku kepentingan, pemerintah maupun masyarakat agar dapat membuka ruang-ruang partisipasi yang lebih besar. Sehingga pemecahan masalah dapat lebih cepat teratasi.
“Saya berharap JPM ini mampu membumikan Pancasila dengan tepat kepada masyarakat luas agar Pancasila bisa secara merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” pintanya. (kopi7/kopi13/kopi3)
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.